Frans Dione's Weblog Rotating Header Image

Uncategorized

MENENTUKAN MODEL PENGUKURAN KUALITAS PELAYANAN SEKTOR PUBLIK

Abstract :

One of the main functions of government is to provide services to its citizens. Public service is a process to meet the needs of society to public goods and services performed by government officials. Good or bad public service is determined by the quality of the services provided. To determine whether a form of public service has quality or not, we need a method to measure it.

Generally there are two types of methods of measurement, the measurement process-oriented and results-oriented measurement. However, two types of these methods can not accurately measure the quality of public services. Therefore required a more appropriate alternative model.

Hierarchical model offered by Klaus more appropriately used to measure the quality of public services, because this model measures the quality of service in terms of customer perception field. The highest perception of customers about the services they receive is the satisfaction they feel.

Key Words : Public Services, Quality of Public Services, Measurement Model

Pendahuluan

Muara dari kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menyejahterakan rakyat.  Kesejahteraan tersebut dapat dicapai apabila pemerintah menjalankan fungsi utamanya yakni memberikan pelayanan. Rasyid (1997: 48) menyatakan tugas pokok pemerintahan meliputi tiga fungsi yang hakiki, yaitu pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan (development). Secara lebih tegas Saefullah (1995: 5) menyatakan bahwa Pemerintah sebagai lembaga birokrasi mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pemerintah mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah.

Sejak bergulirnya reformasi Pemerintah Daerah secara terus-menerus meningkatkan pelayanan publik. Seiring dengan hal itu tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang seirama dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan. Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik adalah bukan hanya menciptakan sebuah pelayanan yang efisien, namun juga bagaimana pelayanan dapat dilakukan dengan tanpa membeda-bedakan status dari masyarakat yang dilayani, atau dengan kata lain bagaimana menciptakan pelayanan yang adil dan demokratis. (more…)

KAJIAN ATAS PENARIKAN BEBERAPA KEWENANGAN KABUPATEN DAN KOTA MENJADI KEWENANGAN PROPINSI

CYMERA_20151013_214356

Suatu kehormatan bagi saya ketika diminta menjadi Pembahas dalam diskusi rutin “sciencetific traffic” di kampus IPDN Cilandak, apalagi yang akan dibahas adalah sebuah pemikiran yang bertajuk “Penarikan Kewenangan dari Kabupaten/Kota versi UU Nomor 23 Tahun 2014 Membelokkan Arah Otonomi Daerah dari Pakem Reformasi 1999” oleh Professor M. Ryaas Rasyid.  Tulisan yang bernada menggugat UU nomor 23 tahun 2014 terutama menyangkut “penarikan” beberapa kewenangan Pemda Kabupaten/Kota menjadi urusan atau kewenangan propinsi. Di dalam tulisannya Prof. Ryaas menyatakan bahwa secara substansi penarikan kewenangan tersebut mengandung setidaknya Empat kekeliruan fatal yakni (1) Undang-undang berpijak di atas asumsi yang salah tentang sumber kekuasaan, (2) UU itu melanggar etika pemerintahan, (3) UU itu menciderai semangat otonomi daerah, (4) UU itu menciptakan ketidakpastian dalam pelayanan publik.

Pembahasan yang akan saya paparkan berikut ini agar terstruktur mengikuti  4 pokok persoalan yang beliau sampaikan. PERTAMA, menyangkut asumsi tetang sumber kekuasaan. Pada eksplanasi awal dalam tulisannya beliau menyatakan bahwa jauh sebelum Negara Republik (Kesatuan) Indonesia dibentuk di Indonesia sudah ada kekuasaan-kekuasaan lokal sebagai “political entities” yang menyebar dan melaksanakan kekuasaan di wilayahnya masing-masing. Dalam hal ini saya sependapat,  namun harus dicatat bahwa kekuasaan lokal tersebut dalam masa penjajahan Hindia Belanda tidaklah memiliki kekuasan penuh atas wilayahnya atau rumah tangganya melainkan terikat dengan kontrak perjanjian kekuasaan dengan Pemerintah Hindia Belanda. Kontrak-kontrak tersebut ada yang jangka panjang dan ada yang jangka pendek, ada yang memberikan cukup ruang kepada penguasa lokal tetapi ada yang takluk sepenuhnya kepada penjajah Hindia Belanda. (more…)