Frans Dione's Weblog Rotating Header Image

Birokrasi

RUU ASN: MENGAPA MANDEG?

Sampai dengan masa sidang terakhir tahun 2012 pemerintah dan DPR ternyata tidak berhasil menyepakati RUU ASN menjadi UU ASN. Apabila dicermati perkembangan yang terjadi terdapat beberapa persoalan krusial yang belum disepkati. Bukan hanya antara Pemerintah dan DPR tetapi justru ketidaksepakatan itu terjadi antar instansi Pemerintah sendiri. Salah satu isu krusial RUU ASN adalah tentang sistem penggajian pegawai. Ketua Tim Perumus RUU ASN Prof. Sofyan Effendi mengkritisi sistem penggajian selama ini yang hanya didasarkan pada sisa anggaran dan diatur oleh pejabat eselon satu di Kementerian Keuangan. Di mana tunjangan seorang aparatur lebih besar daripada gaji pokok. “Gaji pokok harus lebih besar dari tunjangan kinerja. Karena itu di dalam RUU ASN ditetapkan tunjangan kinerjanya tidak boleh lebih dari 15 persen,” ucapnya. (baca : http://setagu.net/berita/ruu-apatur-sipil-negara-asn-tunjangan-kinerja-maksimal-15-persen). Menurut penulis hal inilah yang merupakan salah satu faktor penyebab mandegnya pembahasan RUU ASN di kalangan pemerintahan sendiri.

Terdapat dua persoalan besar menyangkut “penggajian ASN” yakni menyagkut sistem dan dasar penggajian dan yang kedua menyangkut besarannya? Pemberian gaji hanya berdasarkan sisa anggaran yang ditentukan oleh kementerian keuangan jelas-jelas tidak dapat dibenarkan. Hal ini akan memberikan ruang bagi kementerian keuangan untuk menentukan “gaji dan penghasilannya” mereka sendiri. Mau bukti? Lihat saja pemberian remunerasi yang dimulai pada tahun 2008 hanya dengan Keputusan Menteri Keuangan, yakni Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 289/KMK.01/2007 dan 290/KMK.01/2007. Pemberian “remunerasi” itu sangat fantastis seorang pejabat eselon 1 di kementerian keuangan menerima tunjangan kinerja sampai dengan 46,9 jt (ingat ini tahun 2008). BPK sempat mengkritik “kebijakan menetapkan gaji sendiri” tersebut. Namun kritik BPK ini padam dengan pemberlakuan remunerasi juga di BPK. Jadilah pada tahun 2008 diberlakukan remunerasi di 3 Kementerian Lembaga yakni Kementerian Keuangan, BPK dan MA. (more…)

RUU ASN : BENARKAH PESANGON PENSIUN 1,5 Milyar?

Sejak RUU ASN menjadi bagian program legislasi nasional (prolegnas) banyak isu yang berkembang menyangkut RUU ini. Salah satu “informasi” krusial tersebut adalah mengenai pensiun PNS. Konon untuk pemberian pesangon pensiun PNS dilakukan dengan sistem “pesangon” mengadopsi model pensiun di kalangan swasta dan BUMN.  Jumlah pesangon yang diberikan cukup fantastis 0,5 Milyar untuk pensiun PNS Golongan II, 1 Milyar untuk golongan III dan 1,5 Milyar untuk golongan IV. Ada juga informasi “HOAX” yang menyebutkan bahwa UU ASN sudah ditetapkan. Isu terus bergulir dan menjadi pembicaraan di media sosial dan suratkabar nasional, bahkan salah satu media memuat berita ini dengan tajuk berita yang cukup menonjol. Pertanyaannya benarkah informasi tersebut?

RUU ASN yang merupakan RUU Inisiatif DPR saat ini merupakan salah satu RUU yang sedang dibahas DPR. RUU ini telah memasuki tahap pembahasan di level eksekutif, khususnya pada tingkat kementerian dan lembaga negara yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,  Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BKN, dan LAN. DPR RI telah meminta pihak eksekutif untuk segera membahas RUU tersebut, sebagai tindak lanjutnya presiden telah memerintahkan para menteri untuk menuntaskan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 15 hari. Menteri Dalam Negeri dalam salah satu statementnya mengatakan bahwa pemerintah tidak mau membuat keputusan yang terlalu ekstrim menyangkut keberadaan PNS. Tampaknya pembahasan di level kementerian pun  berjalan alot dan penuh dengan nuansa pro kontra karena masih sangat banyak pasal krusial dan fundamental yang belum disepakati, salah satunya adalah menyangkut pensiun PNS. (more…)

REFORMASI BIROKRASI SETENGAH HATI

Empat belas tahun perjalanan reformasi dan delapan tahun perjalanan pemerintahan SBY, reformasi birokrasi masih saja jalan di tempat (untuk tidak mengatakan gagal!). Hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang terakhir menempatkan birokrasi Indonesia terburuk ke-2 di Asia, hasil ini menempatkan birokrasi Indonesia lebih buruk dari birokrasi Filipina, Thailand bahkan Vietnam. Mengapa hal ini bisa terjadi? Disamping karena Pemerintah tidak mempunyai grand strategy yang jelas, tepat dan terukur juga disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

  1. Pemerintah tidak merestrukturisasi organisasi pemerintahan, bahkan sebaliknya malah menggemukkan birokrasi, contoh : jumlah komisi-komisi negara bertambah banyak, penambahan unit kerja baru yang disebut Wakil Menteri, pemekaran wilayah, dll.
  2. Remunerasi yang diterapkan oleh Pemerintah sebagai elemen reformasi birokrasi bersifat tidak adil dan parsial karena hanya menguntungkan aparat dan pejabat pada lembaga dan kementerian tertentu saja.
  3. Sistem karier di birokrasi jauh dari kaidah-kaidah manajemen yang normal, penempatan seseorang dalam jabatan karier tidak berdasarkan merit system. Di tingkat pusat penempatan seseorang dalam jabatan karir lebih banyak bergantung pada kepentingan dan pertimbangan politis, sementara di daerah bergantung pada kedekatan dan hubungan kekeluargaan. (more…)

APBD UNTUK PUBLIK

Implementasi Otonomi Daerah disikapi secara berbeda, disatu pihak menyikapi dengan optimisme sementara di pihak lain menyikapinya dengan pesimisme. Pihak yang optimis beranggapan bahwa otonomi daerah merupakan solusi untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteran, dapat memberdayakan rakyat di daerah bahkan otonomi daerah diyakini sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa serta dipandang sebagai perekat baru bagi persatuan bangsa. Pihak yang pesimis mempediksikan jika tidak hati-hati era otonomi daerah justru dapat menimbulkan semangat primodialisme kedaerahan yang sempit yang dikhawatirkan berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa, hanya menguntungkan daerah yang kaya dengan sumber daya alam, KKN tidak akan berkurang hanya pindah dari pusat ke daerah, dengan kata lain otonomi daerah hanya akan memakmurkan dan mensejahterahkan sebagian kecil elit lokal di daerah terutama eksekutif dan legislatif,  sementara rakyat daerah tetap saja tidak mendapatkan alokasi dari kekayaan nasional dan daerah. Padahal fungsi alokasi sangat bergantung pada perumusan kebijakan daerah yang dirumuskan dan ditetapkan oleh Pemda dan DPRD dengan instrumennya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (more…)

PROSPEK PENERAPAN M-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

 “Cukup dengan sebuah handphone di tangan maka semua layanan tersedia untuk Anda”. Begitulah kira-kira bunyi sebuah layanan perbankan yang menerapkan m-banking dalam melayani nasabahnya. Melalui m-banking semua layanan mulai dari cek saldo, pembayaran kartu kredit, listrik, transfer dan layanan perbankan lainnya dapat dilakukan. Hal tersebut jelas meningkatkan kenyaman bagi nasabah dan bagi Bank yang bersangkutan meningkat citra dan kinerja dihadapan customer. Kemudahan dan kenyamanan dalam sektor bisnis tersebut tentunya bisa ditransformasikan ke sektor pemerintahan. (more…)