Frans Dione's Weblog Rotating Header Image

APBD UNTUK PUBLIK

Implementasi Otonomi Daerah disikapi secara berbeda, disatu pihak menyikapi dengan optimisme sementara di pihak lain menyikapinya dengan pesimisme. Pihak yang optimis beranggapan bahwa otonomi daerah merupakan solusi untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteran, dapat memberdayakan rakyat di daerah bahkan otonomi daerah diyakini sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa serta dipandang sebagai perekat baru bagi persatuan bangsa. Pihak yang pesimis mempediksikan jika tidak hati-hati era otonomi daerah justru dapat menimbulkan semangat primodialisme kedaerahan yang sempit yang dikhawatirkan berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa, hanya menguntungkan daerah yang kaya dengan sumber daya alam, KKN tidak akan berkurang hanya pindah dari pusat ke daerah, dengan kata lain otonomi daerah hanya akan memakmurkan dan mensejahterahkan sebagian kecil elit lokal di daerah terutama eksekutif dan legislatif,  sementara rakyat daerah tetap saja tidak mendapatkan alokasi dari kekayaan nasional dan daerah. Padahal fungsi alokasi sangat bergantung pada perumusan kebijakan daerah yang dirumuskan dan ditetapkan oleh Pemda dan DPRD dengan instrumennya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas tulisan ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan sejauhmana alokasi APBD berpihak pada kepentingan dan kebutuhan rakyat ?  Dari jawaban atas persoalan tersebut kita bisa mengetahui apakah benar kebijakan yang dirumuskan oleh DPRD dan Pemda yang tertuang dalam APBD berpihak pada kepentingan dan kebutuhan rakyat atau sebaliknya hanya akan menguntungkan sebagian elit daerah yang berada dikedua lembaga tersebut.

Dalam penjelasan UU nomor 22 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah disebutkan bahwa : Pemerintah suatu negara pada hakekatnya mengemban  tiga  fungsi  utama  yaitu  fungsi  alokasi  yang  meliputi antara lain : sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat, pemerataan pembangunan dan fungsi stabilitasi yang meliputi antara lain pertahanan keamanan, perekonomian dan moneter. Fungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun instrumen untuk melaksanakan ketiga fungsi tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki peranan dan posisi yang strategis dan penting karena APBD merupakan instrumen Kebijakan Daerah yang menjabarkan rencana kerja dan program kerja pemerintah daerah dalam satu tahun. APBD secara teknis umumnya dirumuskan oleh PEMDA dan selanjutnya dibahas di Dewan untuk mendapatkan persetujuan penetapannya. Jadi jelas bahwa dengan mekanisme ini Pemda dan Dewan memiliki peranan yaang menentukan dalam penetapan anggaran, jika rancangan eksekutif tidak disetujui oleh Dewan maka Pemda tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Posisi Dewan yang cenderung lebih kuat dimana melalui mekanisme konstitusional yang ditetapkan oleh UU Nomor 22 tahun 1999 Dewan dapat menjatuhkan Bupati sebagai pimpinan eksekutif menyebabkan pihak eksekutif berusaha dengan segala cara agar program kerjanya disetujui oleh Dewan. Oleh karena itu agar disetujui program kerjanya pihak eksekutif harus pandai melobi dan bernegoisasi dengan pihak eksekutif.

Faktor kewenangan DPRD yang besar dan usaha eksekutif agar program kerjanya disetujui berpotensi menimbulkan praktek KKN di daerah. Misalnya eksekutif cenderung akan membuat suatu kebijakan yang menguntungkan DPRD atau menyetujui apapun usulan DPRD khususnya yang menyangkut anggaran belanja DPRD. Apalagi karena secara teknis operasional dan administratif Pelaksana Anggaran adalah eksekutif, hal inilah yang berpeluang menimbulkan KKN antara pihak legislatif dan eksekutif.

Revisi Undang-Undang Otonomi Daerah yang saat ini sedang dalam proses merupakan waktu yang tepat untuk memperbaiki permasalahan tersebut di atas.  Dalam rancangan tersebut DPRD harus diposisikan secara lebih wajar dan dengan kewenangan yang lebih seimbang Prinsipnya harus ada balance of power antara eksekutif dan legislatif terutama dalam hal penyusunan Anggaran Daerah.  Posisi yang lebih seimbang antara eksekutif dan eksekutif lebih memungkinkan kedua lembaga ini untuk saling bersinerji, yang satu tidak menjadi subordinansi yang lain sehingga satu sama lain tidak bisa memaksakan kehendak. Prinsip kedua yang harus diatur dalam Rancangan Undang-Undang Otonomi Daerah adalah adanya transparansi yang memungkinkan bagi masyarakat untuk ikut mengontrol penyusunan Anggaran Daerah atau dengan kata lain harus ada “ruang publik”.  Ruang publik dimaksud harus secara nyata disediakan sehingga masyarakat atau publik memiliki akses untuk ikut serta memberi arah Anggaran Daerah. Jika ketiga pilar tersebut di atas yakni Pemerintah Daerah (eksekutif), DPRD (Legislatif) dan publik masing-masing memiliki peran yang seimbang dan dapat bersinerji satu sama lain maka cita-cita Otonomi Daerah, Insya Allah akan dapat terwujud.

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *