Frans Dione's Weblog Rotating Header Image

birokrasi

RUU ASN: MENGAPA MANDEG?

Sampai dengan masa sidang terakhir tahun 2012 pemerintah dan DPR ternyata tidak berhasil menyepakati RUU ASN menjadi UU ASN. Apabila dicermati perkembangan yang terjadi terdapat beberapa persoalan krusial yang belum disepkati. Bukan hanya antara Pemerintah dan DPR tetapi justru ketidaksepakatan itu terjadi antar instansi Pemerintah sendiri. Salah satu isu krusial RUU ASN adalah tentang sistem penggajian pegawai. Ketua Tim Perumus RUU ASN Prof. Sofyan Effendi mengkritisi sistem penggajian selama ini yang hanya didasarkan pada sisa anggaran dan diatur oleh pejabat eselon satu di Kementerian Keuangan. Di mana tunjangan seorang aparatur lebih besar daripada gaji pokok. “Gaji pokok harus lebih besar dari tunjangan kinerja. Karena itu di dalam RUU ASN ditetapkan tunjangan kinerjanya tidak boleh lebih dari 15 persen,” ucapnya. (baca : http://setagu.net/berita/ruu-apatur-sipil-negara-asn-tunjangan-kinerja-maksimal-15-persen). Menurut penulis hal inilah yang merupakan salah satu faktor penyebab mandegnya pembahasan RUU ASN di kalangan pemerintahan sendiri.

Terdapat dua persoalan besar menyangkut “penggajian ASN” yakni menyagkut sistem dan dasar penggajian dan yang kedua menyangkut besarannya? Pemberian gaji hanya berdasarkan sisa anggaran yang ditentukan oleh kementerian keuangan jelas-jelas tidak dapat dibenarkan. Hal ini akan memberikan ruang bagi kementerian keuangan untuk menentukan “gaji dan penghasilannya” mereka sendiri. Mau bukti? Lihat saja pemberian remunerasi yang dimulai pada tahun 2008 hanya dengan Keputusan Menteri Keuangan, yakni Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 289/KMK.01/2007 dan 290/KMK.01/2007. Pemberian “remunerasi” itu sangat fantastis seorang pejabat eselon 1 di kementerian keuangan menerima tunjangan kinerja sampai dengan 46,9 jt (ingat ini tahun 2008). BPK sempat mengkritik “kebijakan menetapkan gaji sendiri” tersebut. Namun kritik BPK ini padam dengan pemberlakuan remunerasi juga di BPK. Jadilah pada tahun 2008 diberlakukan remunerasi di 3 Kementerian Lembaga yakni Kementerian Keuangan, BPK dan MA. (more…)