Frans Dione's Weblog Rotating Header Image

sumber daya alam

KAJIAN ATAS PENARIKAN BEBERAPA KEWENANGAN KABUPATEN DAN KOTA MENJADI KEWENANGAN PROPINSI

CYMERA_20151013_214356

Suatu kehormatan bagi saya ketika diminta menjadi Pembahas dalam diskusi rutin “sciencetific traffic” di kampus IPDN Cilandak, apalagi yang akan dibahas adalah sebuah pemikiran yang bertajuk “Penarikan Kewenangan dari Kabupaten/Kota versi UU Nomor 23 Tahun 2014 Membelokkan Arah Otonomi Daerah dari Pakem Reformasi 1999” oleh Professor M. Ryaas Rasyid.  Tulisan yang bernada menggugat UU nomor 23 tahun 2014 terutama menyangkut “penarikan” beberapa kewenangan Pemda Kabupaten/Kota menjadi urusan atau kewenangan propinsi. Di dalam tulisannya Prof. Ryaas menyatakan bahwa secara substansi penarikan kewenangan tersebut mengandung setidaknya Empat kekeliruan fatal yakni (1) Undang-undang berpijak di atas asumsi yang salah tentang sumber kekuasaan, (2) UU itu melanggar etika pemerintahan, (3) UU itu menciderai semangat otonomi daerah, (4) UU itu menciptakan ketidakpastian dalam pelayanan publik.

Pembahasan yang akan saya paparkan berikut ini agar terstruktur mengikuti  4 pokok persoalan yang beliau sampaikan. PERTAMA, menyangkut asumsi tetang sumber kekuasaan. Pada eksplanasi awal dalam tulisannya beliau menyatakan bahwa jauh sebelum Negara Republik (Kesatuan) Indonesia dibentuk di Indonesia sudah ada kekuasaan-kekuasaan lokal sebagai “political entities” yang menyebar dan melaksanakan kekuasaan di wilayahnya masing-masing. Dalam hal ini saya sependapat,  namun harus dicatat bahwa kekuasaan lokal tersebut dalam masa penjajahan Hindia Belanda tidaklah memiliki kekuasan penuh atas wilayahnya atau rumah tangganya melainkan terikat dengan kontrak perjanjian kekuasaan dengan Pemerintah Hindia Belanda. Kontrak-kontrak tersebut ada yang jangka panjang dan ada yang jangka pendek, ada yang memberikan cukup ruang kepada penguasa lokal tetapi ada yang takluk sepenuhnya kepada penjajah Hindia Belanda. (more…)